Dra Martina Marbun ketika masih menjabat Pangulu

Simalungun,sinarglobalnews.com-

Mantan Kades/ Pangulu Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun,Sumatera Utara, diduga telah menyalahi wewenangnya dengan bersekongkol dengan Bendahara Nagori untuk mempermainkan Dana Desa yang dikucurkan pemerintah.

Informasi bermula pada hari Senin 5 September 2022,dimana awak media mendapat informasi dari masyarakat yg enggan mau disebutkan identitasnya menduga mantan Pangulu Tanjung pasir, Dra.Martina Marbun ,mentelap dana desa sekitar ratusan juta,dimana informasi itu baru di ketahui setelah PJ.Pangulu Sarti Manik, yang ditugaskan dari Pemkab Simalungun pasca masa Jabatan Martina telah habis per 16 Agustus 2022 lalu.

Informasinya ,hal ini terungkap ketika Sarti manik mempertanyakan keuangan desa untuk menindak lanjuti pembangunan desa sesuai amanah undang-undang,namun yg terjadi adalah kekosongan uang di kas desa.

Terkait informasi kekosongan kas tersebut,awak medi coba konfirmasi langsung kepada Bendahara Nagori, Rut Hutagaol melalui pesan WhatsApp, namun disayangkan yang bersangkutan tidak mau menjawab konfirmasi wartawan,

Begitu juga dengan mantan Pangulu Nagori Tanjung Pasir,Dra Martina Marbun ketika dikonfirmasi langsung memblokir WA awak media setelah membaca pesan yang dikirim.

Sampai berita ini di turunkan ke meja redaksi tidak ada klarifikasi dari pihak pemerintah Nagori yang bisa diterima, sehingga bisa diasumsikan kuat dugaan adanya kebenaran informasi tersebut, dalam hal ini bahwa mantan Pangulu dan bendahara Nagori bersekongkol untuk menelap Dan Desa sehingga mengakibatkan kekosongan Kas.

Dugaan penyelewengan juga semakin menguat dari hasil konfirmasi awak media pada Dinas BPMN kabupaten Simalungun, melalui telepon selulernya Kabid Pemerintahan Nagori Lamhot Sihaloho menyatakan bahwa SPJ (surat pertanggung jawaban) tentang kegiatan dana desa yg dilaksanakan pangulu pada masa akhir jabatannya 16 Agustus 2022 belum ada diterima atau diketahui camat ataupun pemerintah kabupaten Simalungun.

Amatan sinarglobalnews.com dinilai adanya kejanggalan dalam hal ini, bagaimana bisa telah dilakukan Sertijab Pangulu tanpa menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pangulu Nagori (LPPN), hal ini bisa terjadi tentunya akibat lemahnya administrasi pemerintahan.(SGN/GT)